Jaga Kredibilitas, KPK Tak Hadiri Undangan DPR

JAKARTA, KOMPAS.com — Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sepakat untuk tidak menghadiri undangan rapat konsultasi terkait pembahasan RAPBN yang digelar pimpinan DPR pada Kamis (29/9/2011) ini. Pertimbangannya, KPK tengah menyidik kasus dugaan suap di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang memerlukan keterangan empat pimpinan Badan Anggaran DPR sebagai terperiksa. "Serta untuk menjaga kredibilitas KPK dan DPR, pimpinan KPK meminta pemahaman pimpinan DPR bahwa KPK belum bisa menghadiri...

Read More

Magic English Dahsyat

MAGIC ENGLISHfun, fast, excellent, effective 24 Hari full manfaat, full gratis, full speaking24 Hari menjadi Master English Investasi hanya: Rp 600.000,-Early Bird: Rp 550.000,- jika membayar lumas sebelum 5 Oktober 2011Super Promo: Rp 500.000,- jika membayar lunas sebelum tanggal 28 September 2011 1. Gratis software TOEFL NST Explorer senilai Rp 200.000,-2. Gratis ebook + CD Cambridge IELTS 7 senilai Rp 100.000,-3. Gratis Kamus English-Indonesia Hasan Shadily senilai Rp 125.000,-4. Gratis Podcast...

Read More

KPK: Banggar Kurang Transparan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pasca pemeriksaan pimpinan Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Busyro Muqqodas menilai alat kelengkapan dewan itu memerlukan perbaikan dari segi transparansi manajemennya."Ya (kurang transparansi). Masih perlu diperbaiki," kata Busyro yang ditemui sebelum rapat dengan Timwas Bank Century di Gedung DPR, Rabu (21/9).Data yang dimaksudnya tak hanya berkutat pada aliran atau seluk beluk dana, tetapi manajemen Banggar secara keseluruhan.Disinggung...

Read More

Surat Parlemen Eropa Desak Uni Eropa Dukung Kenegaraan Palestina

Lima anggota Parlemen Eropa mengirim surat kepada Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Catherine Ashton, dan 27 menteri luar negeri Uni Eropa, mendesak mereka untuk memilih mendukung tawaran Palestina untuk kenegaraan di PBB, kantor berita WAFA melaporkan Selasa malam (20/9). "Memperoleh keanggotaan penuh Palestina di badan internasional adalah hak untuk menjamin keberhasilan kebijakan presiden PA, dan Perdana Menteri nya, Salam Fayyad, dengan langkah non-kekerasan dan strategi demokrasi untuk...

Read More

Kasus Penamparan Dilaporkan ke Mendiknas

Friday, 16 September 2011 INDERALAYA – Kasus penamparan mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Sriwijaya (Unsri) oleh PD III Trimurti Saleh dilaporkan ke Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas). Wakil Gubma BEM FKIP Unsri Ramlan mengatakan,surat yang dilayangkan Kemendiknas melalui Dirjen Pendidikan Tinggi (Dikti) tersebut dimaksudkan sebagai bentuk penjelasan kasus penamparan yang menimpa mahasiswa FKIP Nurul Isna oleh PD III Trimurti Saleh.“Surat itu secara detail menjelaskan kronologis kejadian,”ujarnya. Menurutnya, hal ini dilakukan agar Kemendiknas menerima...

Read More

PD III FKIP Unsri Jadi Tersangka

Thursday, 15 September 2011 INDERALAYA – Polres Ogan Ilir (OI) menetapkan Pembantu Dekan III Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Sriwijaya (Unsri) Trimurti Saleh sebagai tersangka terkait aksi penamparan yang dilakukannya kepada mahasiwi Nurul Isna. Penetapan terungkap berdasarkan surat panggilan penyidik kepada dosen FKIP Unsri Trimurti sebagai tersangka pada 9 September 2011. Kapolres OI AKBP Deni Dharmapala melalui Kasat Reskrim AKP Yuskar Effendi mengatakan, seharusnya...

Read More