Permasalahan bangsa ini terasa semakin kompleks. Mulai dari permasalahan yang paling kecil hingga permasalahan berskala besar. Tentu semua ini tidak terlepas dari buruknya kinerja pemerintahan SBY-JK yang telah memasuki usia hampir lima tahun. Rasanya, pemerintah tidak mampu menyelesaikan persoalan-persoalan yang terus berimbas dan melilit rakyat tersebut.
Tahun 2007 lalu jumlah penduduk miskin mencapai 16,58 persen atau sebanyak 37,17 juta jiwa. Sedangkan pada Maret 2008, 15,42 persen atau 34,52 juta. Pemerintah terlalu cepat mengklaim mereka berhasil menurunkan kemiskinan dengan angka yang hanya terpaut 1.16% tersebut. Tragedi ‘Lumpur Lapindo’ yang dimulai pada tanggal 27 Mei 2006 sampai saat ini belum mampu diselesaikan. Warga Sidoarjo masih menuntut ganti rugi kepada pihak PT. Lapindo Brantas yang telah membuat mereka sengsara, akan tetapi pemerintah tak bergeming dengan pemasalahan tersebut. Sepertinya pemerintah lebih sayang terhadap perusak alam tersebut daripada rakyatnya yang tidak berdaya. Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) mengatakan bahwa semburan Lumpur ini baru akan berhenti sekitar 31 tahun yang akan datang. Apakah selama itu rakyat akan sengasara…???
Di bidang politik, pemerintah tak punya “taring’ dihadapan pemerintah dan pengusaha asing. Buktinya, pemerintah dan dewan tak pernah berminat meninjau ulang UU Penanaman Modal Asing yang jelas-jelas merugikan Negara. Pemabgian yang tidak seimbang antara 15% untuk dalam negeri dan 85% untuk pihak investor asing membuat kita seolah-olah dijajah kembali dengan cara yang halus. Hal ini sangat terlihat pada sector migas, makanya minyak kita selalu mahal.
Permasalahan pendidikan yang juga sampai saat masih menjadi konsumsi umum kita semua. Rakyat kecil menjadi korban mahalnya biaya pendidikan. Pernahkah Anda bayangkan bahwa jumlah anak putus sekolah di negeri tercinta ini ternyata sudah puluhan juta ? Menurut data resmi yang dihimpun dari 33 Kantor Komnas Perlindungan Anak (PA) di 33 provinsi, jumlah anak putus sekolah pada tahun 2007 sudah mencapai 11,7 juta jiwa. Jumlah itu pasti sudah bertambah lagi tahun ini, mengingat keadaan ekonomi nasional yang kian memburuk.
Pada akhir tahun ini kita dikejutkan dengan terjadinya krisis global yang melanda dunia. Pemerintah Indonesia terlihat tenang-tenang saja denga mengatakan bahwa dampaknya tidak akan terasa berat bagi Indonesia. Nyatanya, nilai tukar rupiah terus fluktuatif namun diatas angka Rp 11.000,- terhadap dolar Amerika. Hal ini berdampak pada perekonomian masyarakat yang tersa masih terkekik.
Terakhir, penanganan kasus korupsi yang terkesan sangat lamban bahkan jalan di tempat. Walaupun ada KPK, ternyata Lembaga yang satu ini juga tidak memberikan sumbangsih yang beitu besar. Toh, para koruptor kelas kakap masih berkeliaran dimana-mana. Data terkahir yang kami terima adalah bahwa Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia untuk tahun 2008 meningkat 0,3 point menjadi 2,6. namun, yang terjadi adalah pemerintah terlalu cepat puas dan bangga dengan keberhasilan kecil tersebut. Bahkan Indonesia Corruption Watch (ICW)-pun mengingatkan kegembiraan yang terlalu dini tersebut. Kita masih jauh di bawah Singapura yang pernah mencapai angka 9.
Maka dari itu kami dari Aliansi BEM se-Palembang menyatakan bahwa SBY-JK telah gagal memimpin bangsa ini. Duet pemerintahan SBY-JK tidak mampu membawa bangsa ini menjadi lebih baik, justru keadaan bangsa ini lebih parah.
BEM se- Kota Palembang Menolak
kedatangan JK ke Palembang
Karena GAGAL
Dept. Aksi dan Propaganda BEM UNSRI dan AKSI “Tolak Kedatangan JK ke- PALEMBANG” bersama Aliansi BEM se-Kota Palembang.
Tahun 2007 lalu jumlah penduduk miskin mencapai 16,58 persen atau sebanyak 37,17 juta jiwa. Sedangkan pada Maret 2008, 15,42 persen atau 34,52 juta. Pemerintah terlalu cepat mengklaim mereka berhasil menurunkan kemiskinan dengan angka yang hanya terpaut 1.16% tersebut. Tragedi ‘Lumpur Lapindo’ yang dimulai pada tanggal 27 Mei 2006 sampai saat ini belum mampu diselesaikan. Warga Sidoarjo masih menuntut ganti rugi kepada pihak PT. Lapindo Brantas yang telah membuat mereka sengsara, akan tetapi pemerintah tak bergeming dengan pemasalahan tersebut. Sepertinya pemerintah lebih sayang terhadap perusak alam tersebut daripada rakyatnya yang tidak berdaya. Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) mengatakan bahwa semburan Lumpur ini baru akan berhenti sekitar 31 tahun yang akan datang. Apakah selama itu rakyat akan sengasara…???
Di bidang politik, pemerintah tak punya “taring’ dihadapan pemerintah dan pengusaha asing. Buktinya, pemerintah dan dewan tak pernah berminat meninjau ulang UU Penanaman Modal Asing yang jelas-jelas merugikan Negara. Pemabgian yang tidak seimbang antara 15% untuk dalam negeri dan 85% untuk pihak investor asing membuat kita seolah-olah dijajah kembali dengan cara yang halus. Hal ini sangat terlihat pada sector migas, makanya minyak kita selalu mahal.
Permasalahan pendidikan yang juga sampai saat masih menjadi konsumsi umum kita semua. Rakyat kecil menjadi korban mahalnya biaya pendidikan. Pernahkah Anda bayangkan bahwa jumlah anak putus sekolah di negeri tercinta ini ternyata sudah puluhan juta ? Menurut data resmi yang dihimpun dari 33 Kantor Komnas Perlindungan Anak (PA) di 33 provinsi, jumlah anak putus sekolah pada tahun 2007 sudah mencapai 11,7 juta jiwa. Jumlah itu pasti sudah bertambah lagi tahun ini, mengingat keadaan ekonomi nasional yang kian memburuk.
Pada akhir tahun ini kita dikejutkan dengan terjadinya krisis global yang melanda dunia. Pemerintah Indonesia terlihat tenang-tenang saja denga mengatakan bahwa dampaknya tidak akan terasa berat bagi Indonesia. Nyatanya, nilai tukar rupiah terus fluktuatif namun diatas angka Rp 11.000,- terhadap dolar Amerika. Hal ini berdampak pada perekonomian masyarakat yang tersa masih terkekik.
Terakhir, penanganan kasus korupsi yang terkesan sangat lamban bahkan jalan di tempat. Walaupun ada KPK, ternyata Lembaga yang satu ini juga tidak memberikan sumbangsih yang beitu besar. Toh, para koruptor kelas kakap masih berkeliaran dimana-mana. Data terkahir yang kami terima adalah bahwa Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia untuk tahun 2008 meningkat 0,3 point menjadi 2,6. namun, yang terjadi adalah pemerintah terlalu cepat puas dan bangga dengan keberhasilan kecil tersebut. Bahkan Indonesia Corruption Watch (ICW)-pun mengingatkan kegembiraan yang terlalu dini tersebut. Kita masih jauh di bawah Singapura yang pernah mencapai angka 9.
Maka dari itu kami dari Aliansi BEM se-Palembang menyatakan bahwa SBY-JK telah gagal memimpin bangsa ini. Duet pemerintahan SBY-JK tidak mampu membawa bangsa ini menjadi lebih baik, justru keadaan bangsa ini lebih parah.
BEM se- Kota Palembang Menolak
kedatangan JK ke Palembang
Karena GAGAL
Dept. Aksi dan Propaganda BEM UNSRI dan AKSI “Tolak Kedatangan JK ke- PALEMBANG” bersama Aliansi BEM se-Kota Palembang.
0 komentar:
Posting Komentar